Buku ini mengurai secara jernih dan kritis bagaimana konflik antara hukum adat dan hukum negara dapat menciptakan ketegangan panjang, bahkan ketidakpastian hukum, sebagaimana terlihat dalam pengelolaan Kawasan Wisata Pantai Melasti oleh Desa Adat Ungasan. Melalui studi mendalam, buku ini menunjukkan bahwa kekurangpatuhan hukum bukanlah sekadar persoalan pelanggaran administratif, melainkan hasil dari pergulatan kewenangan, perbedaan tafsir norma, dan perebutan sumber daya ekonomi. Di balik perdebatan mengenai izin, pajak, dan status tanah, terdapat dinamika sosial dan budaya yang jauh lebih kompleks: terkikisnya asas komunal, pergeseran makna “Meserah Kalah”, serta kecemasan masyarakat akibat tindakan penegakan hukum yang dianggap tidak sensitif terhadap konteks adat.

Buku ini menunjukkan bagaimana Desa Adat Ungasan berupaya menavigasi tekanan tersebut melalui resepsi adaptasi, strategi menerima, menyesuaikan, dan mengintegrasikan sebagian aturan negara ke dalam sistem adat, sambil tetap mempertahankan hak ulayat dan identitas komunal. Buku ini menjadi rujukan penting bagi akademisi, pembuat kebijakan, tokoh adat, dan siapa pun yang ingin memahami bagaimana hukum adat dan hukum negara dapat bertemu, bukan untuk saling menegasikan, tetapi untuk saling menguatkan dalam kerangka keadilan dan keberlanjutan.